Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) melalui Divisi Keuangan Korporasi pada akhir Mei 2025 merilis pedoman resmi yang menyatakan bahwa aktivitas staking aset kripto melalui protokol Proof-of-Stake (PoS) tidak dikategorikan sebagai penawaran sekuritas. Keputusan ini dianggap sebagai terobosan besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kripto di Amerika Serikat, khususnya dalam sektor staking.
Apa Itu Staking dan Mengapa Status Hukumnya Penting?
Staking adalah proses di mana pemilik aset digital “mengunci” atau mendepositokan token mereka ke dalam jaringan blockchain sebagai bentuk partisipasi dalam validasi transaksi dan keamanan jaringan. Sebagai imbalan, peserta staking menerima pendapatan dalam bentuk tambahan token.
Selama bertahun-tahun, status hukum aktivitas staking di AS tidak jelas. Pelaku industri menghadapi ketidakpastian apakah praktik ini dapat dianggap sebagai penawaran sekuritas, yang akan mengharuskan registrasi dengan SEC atau memenuhi persyaratan hukum yang ketat.
Isi Pedoman SEC: Aktivitas Teknis, Bukan Investasi Spekulatif
Dalam dokumen pedoman tertanggal 29 Mei 2025, SEC menegaskan bahwa kegiatan staking — baik dilakukan secara mandiri (solo staking) maupun melalui pihak ketiga yang bertindak sebagai validator — tidak memenuhi kriteria kontrak investasi berdasarkan Uji Howey.
Menurut SEC, kunci penilaian terletak pada:
- Tidak adanya ekspektasi keuntungan dari upaya pihak lain yang bersifat dominan.
- Partisipasi langsung pengguna dalam operasi teknis jaringan.
- Ketidakterlibatan sistem insentif tersentralisasi berbasis janji keuntungan pasif.
Dengan kata lain, staking dianggap sebagai kontribusi teknis terhadap infrastruktur jaringan blockchain, bukan sebagai spekulasi terhadap nilai aset digital.
Respon Industri: Dukungan dan Optimisme
Keputusan SEC ini langsung disambut positif oleh pelaku industri. Alison Mangiero, Direktur Kebijakan untuk Crypto Council for Innovation, menyebut pedoman tersebut sebagai “landasan penting” bagi industri aset digital.
“Kejelasan hukum seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan menarik partisipasi institusional. Pelaku industri kini bisa menjalankan staking tanpa ancaman tindakan hukum,” ujar Mangiero.
Senada, Marcin Kazmierczak, COO dari RedStone Oracles, menyebut pedoman ini sebagai indikasi bahwa SEC mulai mengadopsi pendekatan yang lebih rasional dalam mengatur teknologi terdesentralisasi.
Batasan Pedoman dan Kritik Internal
Meskipun diterima secara luas, beberapa komisioner SEC menyatakan kekhawatiran. Komisioner Caroline Crenshaw menyoroti bahwa pedoman tersebut masih belum menjelaskan secara rinci bagaimana perlakuan hukum terhadap:
- Staking melalui pool, di mana pengguna menyetor token ke entitas yang mengelola validator.
- Fitur slashing insurance, yaitu jaminan untuk menghindari penalti bagi peserta staking.
- Mekanisme withdrawal otomatis atau tertunda, yang bisa memengaruhi ekspektasi keuntungan pengguna.
Crenshaw menilai bahwa unsur-unsur tersebut masih bisa dikategorikan sebagai bentuk kontribusi terhadap “usaha dari pihak lain”, salah satu elemen utama dari Uji Howey.
Implikasi Jangka Pendek dan Panjang
Pedoman ini memiliki sejumlah dampak langsung dan potensial terhadap arah kebijakan kripto di AS:
- Peluang terbuka untuk ETF staking: Analis menilai ini bisa membuka jalan bagi peluncuran ETF berbasis Ether staking yang selama ini tertunda.
- Legitimasi untuk node operator: Perusahaan yang mengoperasikan node validator kini dapat menawarkan layanan tanpa perlu mendaftar sebagai penyedia sekuritas.
- Kepastian bagi pengguna individu dan institusi: Staker mandiri kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan aktivitas mereka secara legal.
- Landasan reformasi kebijakan kripto: Dokumen ini bisa menjadi dasar bagi penyusunan regulasi kongres yang lebih komprehensif di masa depan.
