Cara Petersen, Penjabat Direktur Penegakan Hukum di Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), secara resmi mengundurkan diri pada pekan ini dengan mengirimkan email internal berisi kritik tajam terhadap kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam email yang bocor ke publik, Petersen menuduh bahwa pemerintahan saat ini telah melemahkan secara sistematis fungsi utama CFPB sebagai pelindung konsumen.
Langkah ini menandai gelombang terbaru dari eksodus pejabat tinggi dari CFPB sejak awal tahun, seiring dengan restrukturisasi besar-besaran yang dijalankan oleh Gedung Putih terhadap lembaga pengawasan keuangan tersebut.
Email Pengunduran Diri: Tuduhan Kerusakan Sistemik
Dalam email internal yang dilaporkan pertama kali oleh Reuters, Petersen menyatakan bahwa dalam lima belas tahun kariernya di CFPB, ia belum pernah melihat misi lembaga ini dilepaskan dari kekuatannya secara drastis seperti sekarang. Ia menyebut bahwa lebih dari 90 persen staf bagian penegakan hukum telah diberhentikan, sejumlah kasus penting dibatalkan, dan penyelesaian hukum yang sebelumnya telah dinegosiasikan dengan pelaku industri secara sepihak dihentikan.
Petersen menulis bahwa situasi ini “sangat menghancurkan kapasitas penegakan hukum CFPB” dan bertentangan dengan tujuan lembaga yang dibentuk untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan praktik keuangan.
Konteks Politik: Operasi RipTor dan Dominasi Eksekutif
Pengunduran diri Petersen terjadi di tengah pelaksanaan Operation RipTor, program restrukturisasi internal CFPB yang digagas oleh Presiden Trump dan tim eksekutifnya. Program ini bertujuan untuk “mendepolitisasi dan menyederhanakan” lembaga, namun menuai kritik dari kelompok hak konsumen dan kalangan progresif karena dianggap menghilangkan kemampuan CFPB dalam menindak pelanggaran keuangan.
Tokoh kunci di balik restrukturisasi ini termasuk Russell Vought, mantan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran, dan Mark Paoletta, penasihat hukum senior Gedung Putih. Keduanya disebut mendorong pemangkasan kasus hukum besar terhadap lembaga-lembaga keuangan seperti Capital One, Walmart, dan sejumlah perusahaan teknologi finansial (fintech) yang diduga melanggar aturan konsumen.
Dampak terhadap Sektor Kripto dan Keuangan Digital
CFPB tidak hanya mengawasi lembaga keuangan tradisional, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatur sektor kripto dan perusahaan transfer uang digital. Dengan pelemahan fungsi penegakan hukum lembaga ini, beberapa analis memperkirakan akan terjadi kekosongan pengawasan terhadap praktik-praktik predator seperti penipuan remitansi, biaya tersembunyi, dan pencucian uang melalui platform aset digital.
Bagi sektor kripto, yang selama ini menghadapi tantangan untuk membuktikan legitimasi dan perlindungan pengguna, perubahan arah CFPB dapat menciptakan ketidakpastian baru, terutama dalam hal kepatuhan dan perlindungan konsumen di dalam ekosistem decentralized finance (DeFi).
Sengketa Hukum atas Pemberhentian Massal
Saat ini, pemberhentian besar-besaran terhadap staf CFPB tengah ditinjau secara hukum. Gugatan telah diajukan terhadap keputusan Gedung Putih yang dinilai melanggar prosedur federal dan menimbulkan ketimpangan kekuasaan dalam lembaga independen.
Pengadilan Federal di Washington D.C., dipimpin oleh Hakim Amy Berman Jackson, telah mengeluarkan perintah sementara yang membatasi pemberhentian lanjutan sampai kasus disidangkan secara resmi. Banyak pengamat hukum menilai bahwa hasil dari gugatan ini bisa menjadi preseden penting dalam perdebatan tentang independensi lembaga pengatur di bawah pemerintahan federal.
Reaksi Publik dan Perbedaan Pandangan Politik
Langkah restrukturisasi CFPB mencerminkan perbedaan ideologis yang tajam antara Partai Republik dan Demokrat dalam memandang peran lembaga pengawasan. Pihak Republik berpendapat bahwa CFPB terlalu kuat dan tidak akuntabel, serta perlu dipangkas untuk mencegah overregulasi. Sebaliknya, pihak Demokrat dan aktivis konsumen berpendapat bahwa CFPB merupakan satu-satunya lembaga yang benar-benar didedikasikan untuk melindungi hak-hak konsumen, dan pelemahan lembaga ini akan menciptakan celah bagi pelaku industri untuk kembali menyalahgunakan sistem keuangan.
