Pemerintah Daerah Kurdistan (Kurdistan Regional Government/KRG) mengeluarkan perintah resmi untuk menindak aktivitas kripto ilegal setelah munculnya kasus penipuan besar senilai $15 juta yang menimpa ratusan investor lokal.
Dalam langkah tegas yang diambil untuk melindungi warganya, KRG memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk komite khusus guna menyelidiki, mengidentifikasi, dan menutup perusahaan yang menjalankan bisnis kripto secara ilegal atau tanpa izin resmi.
Latar Belakang: Penipuan Kripto Meluas di Kurdistan
Langkah ini dipicu oleh kasus penipuan kripto berskala besar yang baru-baru ini terungkap di wilayah Kurdistan, Irak utara. Dalam kasus ini, pelaku berhasil menghimpun dana hingga $15 juta dari masyarakat dengan menawarkan investasi palsu berbasis aset digital yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Para korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, pegawai, dan pelaku usaha kecil.
Pihak berwenang menyatakan bahwa sebagian besar platform yang terlibat dalam penipuan tersebut tidak terdaftar, tidak memiliki izin operasi resmi, dan seringkali menyamarkan aktivitas mereka dengan menggunakan nama perusahaan asing.
Komite Penindakan Akan Dibentuk
Berdasarkan arahan langsung dari Perdana Menteri Kurdistan, Kementerian Dalam Negeri akan membentuk komite gabungan yang terdiri dari perwakilan dari:
- Kementerian Keuangan
- Direktorat Intelijen Keamanan Nasional
- Kepolisian Lokal
- Regulator Keuangan Kurdistan
Komite ini akan bertugas menyelidiki semua entitas yang beroperasi di sektor kripto dan menutup bisnis-bisnis yang melanggar hukum. Pemerintah menyebut bahwa prioritas utama adalah perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan lokal, terutama di tengah meningkatnya popularitas aset digital di wilayah tersebut.
Seruan kepada Masyarakat
Pemerintah Kurdistan juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan besar dari investasi aset digital, terutama yang ditawarkan melalui media sosial atau pihak tak dikenal. Warga disarankan hanya menggunakan platform yang telah mendapatkan izin dan berada di bawah pengawasan otoritas resmi.
Seorang pejabat tinggi KRG mengatakan, “Kami tidak melarang penggunaan kripto, tapi kami akan menindak tegas segala bentuk penipuan dan aktivitas ilegal yang merugikan rakyat kami.”
Tanda Regulasi Kripto Makin Ketat
Langkah ini menjadi sinyal bahwa wilayah semi-otonom Kurdistan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap industri kripto. Meski kripto memiliki potensi sebagai alat inovasi keuangan, ketiadaan regulasi yang memadai membuat masyarakat sangat rentan terhadap penipuan dan skema piramida.
Dengan meningkatnya jumlah kasus penipuan, pemerintah daerah kini menganggap perlu adanya regulasi dan pengawasan ketat untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi.
