Di tengah meningkatnya perdebatan seputar keterlibatan Presiden Donald Trump dalam industri kripto, dua legislator dari Partai Republik dan Demokrat mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang Blockchain Regulatory Certainty Act. RUU ini bertujuan memberikan kejelasan hukum bagi pelaku industri aset digital, khususnya pengembang dan penyedia layanan non-kustodial yang tidak menyimpan dana pengguna.
Pengajuan ulang RUU ini menunjukkan komitmen lintas partai untuk menciptakan kerangka hukum yang stabil bagi sektor blockchain di Amerika Serikat, sembari menjawab kebutuhan akan regulasi yang mendukung inovasi namun tetap berada dalam koridor pengawasan yang tepat.
Fokus RUU: Perlindungan Inovator Tanpa Beban Regulasi Berlebihan
RUU Blockchain Regulatory Certainty Act berupaya menetapkan bahwa entitas yang hanya mengembangkan perangkat lunak, menjalankan node, menambang, atau menyediakan infrastruktur jaringan—tanpa menyimpan dana konsumen—tidak boleh dikategorikan sebagai “pengirim uang” di bawah hukum federal. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari persyaratan lisensi yang berlaku bagi lembaga keuangan.
Perwakilan Tom Emmer (R-MN) dan Ritchie Torres (D-NY), dua tokoh utama di balik pengajuan RUU ini, menyatakan bahwa inisiatif tersebut mencerminkan konsensus bipartisan mengenai pentingnya mendukung pertumbuhan ekosistem kripto secara bertanggung jawab. Torres menekankan bahwa RUU ini disusun dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan regulasi.
Versi sebelumnya dari RUU ini pernah diajukan pada sesi Kongres sebelumnya namun gagal mendapatkan cukup dukungan. Kali ini, Emmer dan Torres menyatakan telah memperbaiki dan memperkuat isi legislasi berdasarkan masukan dari komunitas, regulator, dan pelaku industri.
Dukungan dari Komunitas dan Institusi Kripto
RUU ini mendapat sambutan positif dari berbagai organisasi advokasi industri blockchain, termasuk Crypto Council for Innovation, Solana Foundation, Digital Chamber, Coin Center, DeFi Education Fund, dan Blockchain Association. Organisasi-organisasi ini menilai bahwa kejelasan regulasi merupakan kunci utama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem blockchain di Amerika Serikat dan mencegah keluarnya inovator ke yurisdiksi lain yang lebih ramah regulasi.
Meski demikian, keberhasilan legislasi ini masih tergantung pada dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, yang hingga kini belum dapat dipastikan.
Isu Etika dan Ketegangan Politik
Di balik pengajuan RUU ini, muncul gelombang kekhawatiran di kalangan Demokrat mengenai keterlibatan Presiden Trump dan keluarganya dalam sektor kripto. Perwakilan Maxine Waters (D-CA), anggota senior Komite Jasa Keuangan DPR, secara terbuka menyatakan bahwa ia akan memblokir legislasi kripto hingga isu etika yang menyangkut Trump ditangani secara serius.
Waters merujuk pada dugaan keterlibatan keluarga Trump dalam entitas World Liberty Financial dan peluncuran memecoin TRUMP, yang belakangan menarik perhatian publik karena digunakan sebagai sarana penggalangan dana. Presiden Trump juga dijadwalkan menjadi tuan rumah makan malam eksklusif untuk lebih dari 200 pemilik memecoin terbesar pada 22 Mei, di Trump National Golf Club Washington, D.C.
Situasi ini memperumit proses legislasi, karena perdebatan mengenai kerangka hukum blockchain kini tercampur dengan persoalan etik dan konflik kepentingan tingkat tinggi di pemerintahan.
Prospek RUU dan Masa Depan Regulasi Blockchain
Meskipun RUU ini merupakan upaya konkret untuk memperkuat posisi Amerika Serikat dalam perlombaan global mengatur aset digital, ketegangan politik yang meningkat dapat menghambat laju pembahasannya. Di sisi lain, meningkatnya urgensi untuk menyediakan regulasi yang jelas dan berimbang membuat banyak pihak berharap agar diskusi ini tetap berfokus pada substansi.
Ke depan, diskusi mengenai regulasi kripto di Kongres diprediksi akan terus memanas, dengan isu-isu yang saling bersinggungan antara kepentingan ekonomi, etika pejabat publik, dan masa depan teknologi blockchain.
Pengajuan ulang Blockchain Regulatory Certainty Act mencerminkan upaya serius sebagian anggota legislatif AS untuk menyediakan kerangka hukum yang mendukung inovasi blockchain. Namun, dinamika politik seputar keterlibatan Presiden Trump dalam dunia kripto menghadirkan tantangan tersendiri yang berpotensi menghambat proses pengesahannya.
