Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat kembali mengajukan RUU bertajuk Blockchain Regulatory Certainty Act, sebuah langkah legislatif yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan pelaku infrastruktur di industri kripto yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana pengguna.
RUU ini secara spesifik menyasar entitas non-kustodial—termasuk pengembang perangkat lunak, penambang, validator node, serta penyedia layanan infrastruktur lainnya—dengan menegaskan bahwa mereka tidak boleh dikategorikan sebagai penyedia layanan keuangan atau pengirim uang berdasarkan hukum yang berlaku.
Dorongan Bipartisan untuk Perlindungan Inovator
RUU ini dipimpin oleh dua legislator dari lintas partai, yakni Perwakilan Tom Emmer (R-MN) dan Darren Soto (D-FL), yang secara konsisten mendukung perkembangan teknologi blockchain di AS. Dalam pernyataan resminya, Emmer menegaskan bahwa inisiatif ini diperlukan untuk mencegah pendekatan regulasi berlebihan yang justru dapat menghambat inovasi.
“Tanpa kepastian hukum yang tepat, inovator teknologi blockchain dihadapkan pada risiko hukum dan peraturan yang tidak semestinya,” ujar Emmer. “RUU ini akan melindungi pengembang dan pelaku teknis yang tidak memiliki kendali atas aset konsumen.”
Konteks Hukum dan Implikasi Regulasi
Selama ini, banyak pelaku industri mengeluhkan kurangnya kejelasan dalam definisi hukum terkait siapa saja yang dianggap sebagai ‘penyedia layanan keuangan’. Beberapa tindakan regulator federal, seperti Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), dinilai terlalu luas dalam menerapkan ketentuan tersebut kepada entitas yang hanya menyediakan infrastruktur atau perangkat lunak open source.
Jika disahkan, RUU ini akan memberikan batasan hukum yang lebih jelas dan membedakan antara pelaku teknis dengan entitas yang secara langsung menangani dana pelanggan, seperti bursa aset kripto dan layanan kustodian.
Dukungan dari Komunitas dan Industri
Sejumlah asosiasi dan tokoh di industri blockchain menyambut baik pengajuan ulang RUU ini. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk pengakuan penting terhadap kebutuhan akan kerangka hukum yang mendukung inovasi sambil tetap menjaga perlindungan konsumen.
“RUU ini adalah langkah penting menuju kerangka hukum yang seimbang,” ujar juru bicara Blockchain Association dalam pernyataan tertulis. “Kami berharap Kongres akan memprioritaskan RUU ini sebagai bagian dari agenda regulasi aset digital yang lebih luas.”
Arah Masa Depan Regulasi Blockchain
Pengajuan ulang RUU ini mencerminkan meningkatnya kesadaran di kalangan pembuat kebijakan AS tentang perlunya mendukung pengembangan teknologi blockchain secara bertanggung jawab. Seiring meningkatnya perhatian terhadap potensi blockchain dalam berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga identitas digital, kejelasan hukum dianggap semakin mendesak.
Namun, tantangan tetap ada. Meskipun RUU ini mendapat dukungan lintas partai, proses legislasi di Kongres yang terfragmentasi dan ketidakpastian politik bisa menghambat laju pengesahannya.
Dengan semakin banyaknya pengembang dan penyedia layanan blockchain yang menghadapi ketidakpastian regulasi, Blockchain Regulatory Certainty Act berupaya menjadi solusi hukum yang proporsional dan mendorong AS tetap menjadi pusat inovasi teknologi global. RUU ini menandai langkah penting dalam upaya membangun kerangka kerja regulasi yang tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga perlindungan dan dukungan terhadap pelaku teknis dalam ekosistem kripto.
